Halal Haram MLM (2)

Saat ini di masyarakat telah berkembang sistem pemasaran barang dan jasa yang menggunakan sistem jejaring pemasaran (networking marketing), termasuk maraknya penjualan langsung berjenjang atau dikenal dengan multi level marketing (MLM). Berbagai inovasi telah dilakukan terhadap sistem pemasaran tersebut, namun intinya adalah sama, yaitu dijumpai adanya upline (promotor) dan downline (bawahan). Promotor (upline) adalah anggota yang sudah mendapatkan hak keanggotaan terlebih dahulu, sedangkan bawahan (downline) adalah anggota baru yang mendaftar atau direkrut oleh promotor. Bentuk sistem pemasaran ini belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, namun sudah banyak masyarakat yang bergabung di dalamnya tanpa mencermati terlebih dahulu kehalalannya. Kondisi zaman seperti ini sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلاَلٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ  *رواه البخاري في كتاب البيوع

Akan datang suatu masa, orang tidak peduli dari mana harta yang dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram.

Agar selamat dari yang haram, maka wajib hukumnya agar selalu memahami terlebih dahulu transaksi yang akan dilakukannya. Sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib telah memberikan pesan:

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ : لاَ يَتَّجِرُ فِي سُوقِنَا إِلاَّ مَنْ فَقِهَ ، وَإِلاَّ أَكَلَ الرِّبَا ، وَقَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ : مَنِ اتَّجَرَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّهَ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ ثُمَّ ارْتَطَمَ ، أَيْ : وَقَعَ وَارْتَبَكَ وَنَشِبَ (تفسير القرطبي ٣ / ٣٥٢ ، وتفسير ابن كثير ١ / ٥٨١ ـ ٥٨٢ ، وتفسير الطبري ٦ / ٣٨ ، ومغني المحتاج ٢ / ٢٢ و ٦ / ٢٩)

Di antaranya  adalah ucapan shahabat Umar bin Khattab: Tidak boleh berjual beli di pasar kami kecuali orang yang faqih (orang yang faham hukum muamalat pen.). Jika bukan orang yang faham hukum muamalat maka dia akan makan riba. Dan ucapan shahabat Ali RA: barang siapa berjual beli/berdagang sebelum dia menjadi orang yang faqih/faham hukum muamalat maka sungguh-sungguh dia telah jatuh dalam riba, ruwet dan sulit melepasnya, kemudian  dia sungguh-sungguh telah jatuh dalam riba, ruwet dan sulit melepasnya, kemudian sungguh-sungguh dia telah jatuh kedalam riba, ruwet dan sulit melepaskannya (Tafsir al-Qurtuby 3/352, tafsir Ibnu Katsir 1/581-582, tafsir al-Tabary 6/38, Mughny al-Muhtaj 2/22 dan 6/29).

Agar terhindar dari praktek-praktek keharaman dalam bisnis MLM sebagaimana yang telah diuraikan dalam edisi yang lalu, berikut ini akan disampaikan beberapa petunjuk mengenai sistem penjualan langsung berjenjang agar sesuai prinsip syariah.

Pertama, adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Transaksi jual beli barang dan atau jasa harus menjadi kegiatan utama bukan hanya sebagai sarana untuk melipatgandakan uang melalui sistem perekrutan anggota. Perekrutan anggota ditujukan agar transaksi penjualan barang/jasa bisa lebih besar.

Kedua, barang  atau  produk  jasa  yang  diperdagangkan  bukan sesuatu  yang  diharamkan  dan  atau  yang  dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Barang mubah namun dipergunakan untuk kegiatan ekonomi yang haram, hukumnya haram. Contoh: buah anggur hukumnya halal, namun apabila dijual kepada pabrik minuman keras, maka hasil transaksi jual beli tersebut menjadi haram. Contoh lain: gelang magnetik hukum asalnya halal, namun apabila dipergunakan dengan keyakinan bahwa gelang tersebut yang menyembuhkan penyakitnya dan kalau tidak memakai maka akan jatuh sakit, maka hukumnya menjadi syirik, menggunakannya menjadi haram.

Ketiga, transaksi  dalam  perdagangan  tersebut  tidak mengandung unsur  gharar,  maysir, riba,  dharar,  dzulm, dan maksiat. Diharamkan melakukan transaksi dimana kuantitas dan kualitas barangnya tidak jelas, apalagi barang khayalan, merugikan pihak lain, menganiaya, mengandung unsur perjudian, dan bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya.

Keempat, tidak  ada  kenaikan  harga/biaya  yang  berlebihan (excessive  mark-up),  sehingga  merugikan  konsumen karena  tidak  sepadan  dengan  kualitas/manfaat  yang diperoleh. Harga yang dibayarkan konsumen tidak sepadan dengan kualitas barang dan manfaat yang diperoleh konsumen.

Kelima, komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi  kerja  nyata  yang  terkait  langsung  dengan volume  atau  nilai  hasil  penjualan  barang  atau  produk jasa,  dan  harus  menjadi  pendapatan  utama  mitra  usaha. Komisi atau bonus yang diberikan bukan mengandalkan dari bagian uang pendaftaran yang diberikan oleh anggota yang direkrut.

Keenam, bonus  yang  diberikan  oleh  perusahaan  kepada  anggota (mitra  usaha)  harus  jelas  jumlahnya  ketika  dilakukan transaksi  (akad)  sesuai  dengan  target  penjualan  barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Uang perekrutan anggota tidak dijadikan sebagai pendapatan utama.

Ketujuh, tidak  boleh  ada  komisi  atau  bonus  secara  pasif  yang diperoleh  secara  reguler  tanpa  melakukan  pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Tidak boleh menerima komisi atau bonus hanya dengan mengandalkan rekruitmen anggota, sedangkan dirinya sendiri tidak melakukan pembinaan dan menjual barang/jasa diperjualbelikan oleh perusahaannya.

Kedelapan, pemberian  komisi  atau  bonus  oleh  perusahaan  kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra’. Ighra’  adalah  daya  tarik  luar  biasa  yang  menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal  atau  transaksi  dalam  rangka  memperoleh  bonus atau komisi yang dijanjikan. Adanya tawaran bonus/komisi yang besar bisa menyebabkan seseorang mau berbuat apa saja termasuk melanggar hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, lalai beribadah karena asyik dengan bisnisnya.

Kesembilan, tidak  ada  eksploitasi  dan  ketidakadilan  dalam pembagian  bonus  antara  anggota  pertama  dengan anggota berikutnya. Tidak diperbolehkan promotor bersantai-santai dan hanya mencari anggota sebanyak-banyaknya, tidak melakukan pembinaan dan menjual barang, mengandalkan hasil bonus/komisi dari perekrutan anggota sebanyak-banyaknya sampai membentuk formasi tertentu. Anggotanya yang bersusah payah menjualkan barang/jasa, promotornya tanpa membina anggotanya dan usaha menjual barang/jasa dapat bonus/komisi yang besar.

Kesepuluh, sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara  seremonial  yang  dilakukan  tidak  mengandung unsur  yang  bertentangan  dengan  aqidah,  syariah  dan akhlak  mulia,  seperti  syirik,  kultus,  maksiat  dan  lain-lain.

Kesebelas, setiap  mitra  usaha  yang  melakukan  perekrutan keanggotaan  berkewajiban  melakukan  pembinaan  dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut. Melakukan pembinaan agar anggota yang direkrutnya mampu menjual barang/jasa yang ditawarkan perusahaan dengan baik dan mengawasi agar anggotanya tidak melakukan praktek-praktek yang menyimpang dari hukum syar’i.

Keduabelas, tidak melakukan kegiatan money game. Money  Game  adalah  kegiatan  penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan  komisi dan bonus  dari hasil  perekrutan/pendaftaran Mitra Usaha  yang  baru/bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan  produk, atau dari hasil penjualan produk  namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamuflase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Petunjuk-petunjuk di atas diberikan agar transaksi yang dilakukan selalu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Sebagai otoritas yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan label sertifikasi halal, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa terkait Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Nomor 75/DSN MUI/VII/2009.

Saat ini praktek sistem pemasaran berjenjang tidak hanya dipakai untuk kegiatan transaksi barang, namun juga jasa, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan ibadah yaitu umrah. Pada edisi berikutnya insya Allah akan dibahas mengenai praktek-praktek penjualan langsung berjenjang yang menawarkan jasa umrah dan petunjuknya agar terhindar dari yang haram-haram. Penawaran jasa umrah menggunakan sistem penjualan langsung berjenjang perlu dibahas secara khusus karena spesifikasi dari produk yang ditawarkannya berbeda dengan produk barang atau jasa lainnya.

Diterbitkan Pada : Sabtu, 11 November 2017 - 15:18:54 WIB
Kategori: Ekonomi Syariah
Dibaca: 280 kali